IZIN DILANCARKAN, LINGKUNGAN DIKORBANKAN

Lombok Timur, 18 Juni 2026: 5 Juni 2026 dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup. Tapi di Lombok Timur, hari itu seperti ironi yang dipertontonkan tanpa rasa malu. Di saat masyarakat global berbicara tentang krisis ekologi dan tanggung jawab moral, justru elit daerah tampak sibuk merapikan karpet merah untuk investor perusak lingkungan.

Selama hampir 16 tahun, warga Korleko yang tergabung dalam Komunitas Semeton Korleko Besopok (KSB) tidak lagi mencari sensasi. Mereka sedang berjuang bertahan hidup. Air bersih menghilang, sungai tercemar, ruang hidup rusak dan pemerintah? Seolah-olah tuli, atau lebih tepatnya: memilih untuk tidak mendengar.

Lebih menyakitkan lagi, ketika meluncurkan warga dibalas dengan kebijakan yang justru mempercepat izin tambang. Pernyataan Bupati dan DPMPTSP yang ingin "mempermudah investasi" bukan sekedar keliru itu adalah bentuk pengungkapan terhadap tanggung jawab publik. Negara seharusnya melindungi rakyat, bukan memfasilitasi pihak yang merampas ruang hidup mereka.

Di titik ini, kita tidak lagi bicara soal izin administrasi. Kita bicara soal krisis kepemimpinan moral.

Apa arti legalitas jika ia melahirkan menderita? Apa arti investasi jika ia mengeringkan sumber kehidupan?

Pemerintah daerah tampak terjebak dalam logika sempit: seolah-olah pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai dengan mengorbankan lingkungan. Padahal, cara berpikirnya buruk, bahkan berbahaya. Dunia sudah bergerak ke arah keinginan, tapi Lombok Timur justru mundur ke pola eksploitasi primitif.

Ini bukan sekadar soal tambang galian C. Ini soal hak hidup.

Ketika sungai tak lagi layak disentuh, ketika hewan kehilangan habitat, ketika warga harus berjuang hanya untuk setetes air maka itu bukan lagi "dampak pembangunan", itu adalah kejahatan ekologis yang dilegalkan.

Lebih parahnya, suara warga diposisikan sebagai pengganggu investasi. Kritik dianggap sebagai hambatan. Ini menunjukkan timpangnya hubungan antara kekuasaan, modal, dan rakyat. Pemerintah tidak lagi berdiri di tengah-tengah mereka sudah berdiri di sisi yang salah.

Konsep etika lingkungan dan keamanan manusia jelas tidak pernah benar-benar dipahami, atau mungkin sengaja diabaikan. Karena jika dimengerti, mustahil kebijakan yang lahir justru memperparah kerusakan.

Generasi muda hari ini tidak begitu berarti. Mereka mencatat. Mereka menilai.

Dan satu hal yang pasti: pemimpin yang gagal menjaga lingkungan, sedang menabung krisis bukan hanya krisis ekologis, tapi juga krisis kepercayaan publik.

Pada akhirnya, sejarah akan mencatat: Apakah para pemimpin ini berdiri sebagai pelindung kehidupan, atau justru sebagai fasilitator kehancuran?

Karena lingkungan bukan sekedar aset. Ia adalah warisan. Dan hari ini, warisan itu sedang dijual pelan-pelan, tapi pasti.